Home

IDENTIFIKASI FINITE DAN RIGID UNIFORMITY TERHADAP PSAK

Friday, 31 July 2009

Oleh

Mohamad Mahsun, SE, M.Si, Ak.

Penetapan suatu standar akuntansi oleh institusi yang berwenang bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari teori dan tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Penurunan standar dari suatu postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala para pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansi bermanfaat secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain faktor materiality, consistency, uniformity, comparability, dan timeliness.

Tulisan ini mencoba mengidentifikasi PSAK 1994 (edisi revisi per Juni 1999) yang sudah ditetapkan IAI terutama dalam mempertimbangkan faktor uniformity (keseragaman). Dalam hal ini perlu kiranya diidentifikasi apakah standar dirumuskan sebagai finite uniformity, rigid uniformity atau mungkin fleksibilitas. Jika perumusan suatu standar memperhitungkan faktor finite dan rigid uniformity secara tepat akan mampu meningkatkan tingkat komparabilitas laporan keuangan. Sebetulnya tujuan konsep uniformity sendiri adalah komparabilitas, bukan suatu keseragaman yang kaku. Dalam arti, penetapan keseragaman penyajian dengan menggunakan prosedur akuntansi, konsep pengukuran, klasifikasi, metode pengungkapan, dan format dasar yang seragam lebih ditujukan untuk menambah daya banding laporan keuangan.

ARTI PENTING KONSEP UNIFORMITY

Para pengguna laporan keuangan terutama yang mengandalkan perbandingan aspek-aspek khusus perusahaan daripada sekedar mengevaluasi perusahaan secara menyeluruh sangat membutuhkan standar yang menetapkan keseragaman ini. Misalnya pada saat pengguna (kreditur) mempertimbangkan risiko dari beberapa perusahaan, seperti current ratio atau debt equity ratio, maka mereka memerlukan ratio yang dapat dibandingkan berdasarkan informasi yang diolah dengan prosedur yang uniform. Prosedur dan praktek yang beragam akan menimbulkan kesulitan ketika para pengguna berniat melakukan perbandingan. Konsep uniformity ini juga bisa mengurangi kebebasan manajemen dalam memilih metode-metode tertentu untuk memenuhi kepentingannya yang dapat mengakibatkan laporan keuangan bias karena manipulasi informasi.

Namun demikian, konsep uniformity dapat juga berdampak pada terhambatnya kemajuan dan perubahan-perubahan yang diperlukan terutama apabila standar diseragamkan secara kaku. Kritik lain terhadap konsep uniformity ini mengatakan bahwa uniformity merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan manajemen. Hal ini menjadi permasalahan sendiri, yaitu seberapa jauh suatu keseragaman diperlukan. Komparabilitas menjadi bahan pertimbangan utama dalam menerapkan konsep uniformity ini. Selain itu perlakuan ke dalam klasifikasi finite dan rigid uniformity perlu diperhitungkan untuk menjawab pertanyaan di atas.

KEBUTUHAN UNTUK KOMPARABILITAS SEMAKIN MELUAS

Seperti ditegaskan di atas, hakikat dari konsep uniformity pada dasarnya adalah untuk mencapai tingkat komparabilitas yang tinggi. Sejalan dengan arus globalisasi, kebutuhan akan komparabilitas ini tidak hanya dirasakan oleh para pelaku ekonomi lokal atau nasional. Kebutuhan untuk komparabilitas ini semakin meluas sampai pada para pelaku perusahaan multinasional. Mereka melakukan penilaian terhadap perusahaan induk dan berbagai perusahaan anak yang tersebar di beberapa negara. Hal ini menuntut ditetapkannya rumusan standar akuntansi yang uniform dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang relevan.

Beresford (1994,hal.65) menyatakan bahwa diperlukan standar akuntansi nasional yang komparabel oleh beberapa perusahaan multinasional sebagai bahan untuk penilaian faktor ekonomi internal dan tingkat efektifitas perusahaan. Standar akuntansi nasional yang tidak komparabel sangat menyulitkan perusahaan multinasional terutama dalam memenuhi persyaratan pendaftaran surat berharga nasional, melakukan pelatihan untuk para pegawai dan juga dalam menyesuaikan catatan akuntansi perusahaan anak terhadap perusahaan induk. Kondisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa banyak pihak yang semakin menuntut adanya perlakuan yang seragam terhadap keadaan yang sama atau serupa. Menghadapi permasalahan ini, institusi perumus standar akuntansi sudah selayaknya bersikap obyektif dan memperhitungkan aspek global sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Standar yang uniform dalam skala nasional hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian pengguna saja.

KENDALA DAN STRATEGI ALTERNATIF DALAM PENERAPAN KONSEP KOMPARABILITAS

Penerapan standar yang menetapkan perlakuan yang seragam terhadap keaadan yang sama atau serupa tidak mudah. Penyeragaman secara kaku justru bisa membuat substansinya bias dan tidak cocok untuk dibandingkan. Identifikasi terhadap keadaan yang akan diseragamkan harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

Pada dasarnya penerapan standar yang uniform ini memang tidak bisa dilakukan dengan serta merta. Diperlukan suatu proses secara bertahap dan pengevaluasian di lapangan untuk mengetahui efektifitas standar. Strategi yang dilakukan the International Accounting Standards Committee (IASC) mungkin bisa dijadikan masukan dalam upaya mengefektifkan penerapan konsep komparabilitas dari standar akuntansi nasional. Komite ini menerapkan comparibility project dalam International Accounting Standards (IAS) secara bertahap. Beragamnya perlakuan akuntansi yang ada menuntut suatu evolusi untuk tercapainya comparibility project ini.

Menurut Purvis et al (1994,hal.761) terdapat tiga strategi utama agar bisa mengurangi kendala dalam penerapan konsep komparabilitas yang ditetapkan IAS. Pertama, menjalin kerjasama yang baik dengan para pengguna (negara anggota) untuk memperkenalkan manfaat keseragaman. Kedua, keseragaman yang bersifat kedaerahan atau lokal harus diminimumkan dengan usaha keras. Ketiga, IASC harus menyiapkan faktor pendanaan yang cukup untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Dalam mengidendifikasi kendala dan strategi penerapan konsep komparabilitas standar akuntansi nasional kemungkinan tidak jauh berbeda dengan apa yang tengah dihadapi IAS. Hal ini terutama jika standar akuntansi nasional dirumuskan dengan mengacu pada IAS.

MEMPERTIMBANGKAN RELEVANCE CIRCUMSTANCES SEBAGAI DASAR UNIFORMITY

Menurut Tearney (2001,hal.291) relevance circumstances merupakan keadaan yang penting secara ekonomi yang dapat mempengaruhi secara luas kejadian-kejadian yang mirip atau serupa. Keadaan yang dimaksud adalah kondisi umum atau faktor yang berkaitan dengan kejadian kompleks yang diharapkan mempengaruhi timing dari arus kas. Keadaan tersebut mungkin bisa diketahui pada saat kejadian (present magnitudes) atau setelah kejadian (future contingencies). Institusi perumus standar seharusnya mengidentifikasi faktor relevance circumstances secara tepat agar standar yang dirumuskan tidak kaku.

Konsep finite uniformity berusaha menyamakan metode akuntansi yang ditentukan dengan relevance circumstances yang ada dalam situasi serupa secara umum. Konsep rigid uniformity berusaha menentukan satu metode untuk transaksi yang pada umumnya serupa meskipun terdapat relevance circumstances. Sementara fleksibilitas diterapkan pada situasi tidak ada relevance circumstances tetapi terdapat lebih dari satu kemungkinan metode akuntansi yang bisa dipilih.

PERUMUSAN STANDAR AKUNTANSI

Konsep finite dan rigid uniformity di atas semestinya digunakan sebagai dasar perumusan SAK. Jika relevance circumstances dapat diukur dan diimplementasikan dengan biaya yang murah seharusnya diterapkan finite uniformity. Jika terdapat kejadian sederhana ataupun kompleks dan finite uniformity tidak dapat diterapkan atau biayanya mahal seharusnya diterapkan rigid uniformity. Standar yang ditetapkan harus bisa mengurangi tingkat fleksibilitas yang ada.

Konsep di atas adalah tinjauan dari segi normatif. Pada dasarnya hal ini merupakan tugas berat institusi perumus standar untuk bisa patuh terhadap sisi normatif tersebut karena banyak pertimbangan lain terutama konsekuensi sosial ekonomi. Institusi perumus di AS sendiri terbukti tidak bisa sistematis dalam menerapkan konsep uniformity ini. Hal ini bisa dilihat dalam SFAS No.13 tentang pengkapitalisasian lease, APB Opinion No.16 tentang purchase vs pooling, ARB 51, APB Opinion No.18, SFAS No.94 tentang pemilihan antara full consolidation, equity, metode cost atas saham biasa dari perusahaan yang dipegang untuk tujuan pengendalian, SFAS No.2 tentang biaya riset dan pengembangan, dan juga APB Opinion No.29 tentang perolehan aktiva dari donasi. Menurut konsep uniformity, jika ada relevance circumstances maka keadaan tersebut diperlakukan finite uniformity dan jika tidak ada relevance circumstances akan diperlakukan rigid uniformity. SFAS No.2 memperlakukan biaya riset dan pengembangan sebagai rigid uniformity meskipun terdapat kriteria relevance circumstances dengan alasan mengantisipasi earning management. APB Opinion No.16 tentang purchase vs pooling menetapkan finite uniformity meskipun tidak terdapat kriteria relevance circumstances.

TINJAUAN KONSEP UNIFORMITY ATAS PSAK 1994

IAI telah mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam perumusan standar ini IAI menggunakan IAS sebagai acuan dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia. Dalam edisi revisi SAK per 1 Juni 1999 IAI telah berhasil merumuskan 55 PSAK dan mengembangkan 4 IPSAK.

Berikut akan diidentifikasi masing-masing PSAK dalam menerapkan konsep finite dan rigid uniformity. Identifikasi ini lebih dimaksudkan untuk menganalisis deviasi yang terjadi terhadap teori yang berkembang serta alasan institusi perumus (IAI) menetapkan standar yang mungkin menyimpang dari konsep. Identifikasi setiap pernyataan dilakukan dengan menganalisis item-item berikut: A.Jenis PSAK, B.Topik, C.Terdapat kriteria relevance circumstances, D.Standar yang ditetapkan, E.Perlakuan menurut teori, F.Keterangan.

1. A.PSAK No.1, B.Penyajian Laporan Keuangan, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Pengukuran unsur laporan keuangan menggunakan sejumlah dasar pengukuran yang berbeda dalam derajat dan kombinasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan keseragaman namun dalam batasan tertentu.

2. A.PSAK No.2, B.Laporan Arus Kas, C.Tidak, D.Fleksibilitas, E.Rigid Uniformity, F.Standar pelaporan kas dari aktivitas operasi memberikan kelonggaran manajemen untuk memilih menggunakan metode langsung atau tidak langsung.

3. A.PSAK No.3, B.Laporan Keuangan Interim, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Standar metode khusus dalam penggolongan aktiva diseragamkan secara kaku untuk perusahaan tertentu seperti bank dan asuransi.

4. A.PSAK No.4, B.Laporan Keuangan Konsolidasi, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Induk perusahaan yang memenuhi kriteria konsolidasi tidak boleh menyajikan tersendiri laporan keuangannya (tanpa konsolidasi) untuk tujuan pelaporan keuangan.

5. A.PSAK No.5, B.Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Untuk tujuan pelaporan, segmen industri dan geografis dapat ditentukan dengan berbagai cara. Standar tidak menetapkan satu cara yang seragam secara kaku.

6. A.PSAK No.6, B.Akuntansi dan Pelaporan Bagi Perusahaan Dalam Tahap Pengembangan, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Biaya dikapitalisasi dibatasi pada biaya-biaya yang memiliki manfaat di masa depan antara lain meliputi beban pendirian perusahaan. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut biaya dibukukan sebagai beban pada periode berjalan.

7. A.PSAK No.7, B.Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Jika terjadi transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, perusahaan pelapor harus mengungkapkan hakekat hubungan istimewa, jenis dan unsur yang diperlukan untuk pemahaman laporan keuangan.

8. A.PSAK No.8, B.Kontijensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar masih belum menetapkan secara seragam metode estimasi mengenai dampak keuangan baik berupa keuntungan maupun kerugian.

9. A.PSAK No.9, B.Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek, E.Telah diganti oleh PSAK No.1 (revisi 1998) Penyajian Laporan Keuangan.

10. A.PSAK No.10, B.Transaksi Dalam Mata Uang Asing, C.Ya, D.Rigid Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Untuk memasukkan transaksi dalam valuta asing pada laporan keuangan standar mengharuskan untuk menyatakan dalam mata uang pelaporan perusahaan, yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan

11. A.PSAK No.11, B.Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Untuk memasukkan kegiatan usaha luar negeri pada laporan keuangan standar mengharuskan untuk menjabarkan kegiatan usaha tersebut ke dalam mata uang pelaporan perusahaan.

12. A.PSAK No.12, B.Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian, C. Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Standar mengharuskan venturer mengungkapkan jumlah agregat dari kontijensi yang timbul akibat bagian partisipasi venturer pada joint ventures dan jika venturer ikut bertanggungjawab atas kontijensi disajikan terpisah dari kontijensi lainnya dari venturer.

13. A.PSAK No.13, B.Akuntansi Untuk Investasi, C.Tidak, D.Fleksibilitas, E. Rigid Uniformity, F.Investasi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar harus dicatat pada nilai terendah antara biaya dan nilai pasar. Sementara standar memberikan fleksibilitas perusahaan dalam menentukan biaya berdasarkan FIFO, rata-rata tertimbang atau LIFO.

14. A.PSAK No.14, B.Persediaan, C.Tidak, D.Fleksibilitas, E. Rigid Uniformity, F.Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya persediaan bisa dihitung dengan menggunakan rumus FIFO, rata-rata tertimbang atau LIFO.

15. A.PSAK No.15, B.Akuntansi Untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Jika investor mempunyai pengaruh signifikan (20% atau lebih hak suara) maka investasi pada investee dicatat dengan metode ekuitas, dan jika investor tidak mempunyai pengaruh signifikan (kurang dari 20% hak suara) maka investasi pada investee dicatat dengan metode biaya.

16. A.PSAK No.16, B.Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain, C.Tidak, D.Fleksibilitas, E. Rigid Uniformity, F.Standar memberikan fleksibilitas perusahaan untuk memilih metode penyusutan aktiva tetap dengan syarat harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aktiva oleh perusahaan.

17. A.PSAK No.17, B.Akuntansi Penyusutan, C.Tidak, D.Fleksibilitas, E. Rigid Uniformity, F.Metode penyusutan aktiva menurut standar dapat diklasifikasi antara lain metode garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun, jam jasa, jumlah unit produksi, berdasarkan jenis dan kelompok, anuitas dan sistem persediaan. Dalam hal ini perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu metode yang sesuai dengan kondisi perusahaannya.

18. A.PSAK No.18, B.Akuntansi Dana Pensiun, C. Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Untuk tujuan penyusunan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva bersih investasi dana pensiun harus dinilai dengan nilai wajar (fair value).

19. A.PSAK No.19, B.Aktiva Tak Berwujud, C. Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Standar mengharuskan perusahaan menggunakan metode amortisasi garis lurus, kecuali perusahaan mempunyai metode lain yang memang sesuai dengan kondisi perusahaan.

20. A.PSAK No.20, B.Biaya Riset dan Pengembangan, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Biaya riset diakui sebagai beban dalam periode terjadinya. Biaya pengembangan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya kecuali besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat keekonomian masa depan maka diakui sebagai aktiva.

21. A.PSAK No.21, B.Akuntansi Ekuitas, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar tidak mewajibkan membuat pengelompokan unsur ekuitas secara terperinci, namun harus diungkapkan secara jelas pengelompokkan modal disetor, saldo laba, selisih penilaian kembali aktiva tetap dan modal sumbangan.

22. A. PSAK No.22, B.Akuntansi Penggabungan Usaha, C.Ya, D.Rigid Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar mengharuskan penggabungan usaha melalui akuisisi harus dipertanggungjawabkan dengan metode pembelian dan penyatuan kepemilikan harus dibukukan dengan metode penyatuan kepemilikan.

23. A.PSAK No.23, B.Pendapatan, C. Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Pendapatan harus diakui dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

24. A.PSAK No.24, B.Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Biaya manfaat pensiun harus diakui sebagai beban pada periode dimana jasa tersebut diterima.

25. A.PSAK No.25, B.Laba atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Standar menetapkan keseragaman yang kaku dalam penggolongan dan pengungkapan pos luar biasa, pengungkapan unsur tertentu sehubungan dengan laba rugi aktivitas normal, perubahan estimasi akuntansi, kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi atas kesalahan mendasar.

26. A.PSAK No.26, B.Biaya Pinjaman, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar mengharuskan pembebanan segera biaya pinjaman pada saat terjadinya, namun untuk biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi dari suatu qualifying asset, standar mengharuskan kapitalisasi.

27. A.PSAK No.27, B.Akuntansi Perkoperasian, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar memperkenankan format penyajian laporan keuangan dalam bentuk dan keterincian yang berbeda sepanjang memberikan penyajian yang lebih layak untuk keadaan tertentu.

28. A.PSAK No.28, B.Akuntansi Asuransi Kerugian, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar memperkenankan format penyajian laporan keuangan dalam bentuk dan keterincian yang berbeda sepanjang memberikan penyajian yang lebih layak untuk keadaan tertentu.

29. A.PSAK No.29, B.Akuntansi Gas dan Minyak Bumi, C.Tidak, D.Fleksibilitas, E. Rigid Uniformity, F.Standar menetapkan perusahaan bisa menggunakan baik metode full cost maupun succesfull effort. Pada metode full cost semua biaya dikapitalisasi sebagai bagian dari asset minyak dan gas bumi dan metode succesfull effort semua biaya eksplorasi diperlakukan sebagai beban pada periode bersangkutan. Full cost memandang bahwa semua kekayaan dari perusahaan minyak dan gas bumi sebagai satu kesatuan asset sehingga semua biaya sebelum mencapai tahap produksi harus dikapitalisasi. Sedangkan succesfull effort menganggap kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap cadangan sebagai kesatuan asset.

30. A.PSAK No.30, B.Akuntansi Sewa Guna Usaha, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai capital lease bagi penyewa guna usaha dan finance lease bagi perusahaan sewa guna usaha.

31. A.PSAK No.31, B.Akuntansi Perbankan, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar memperkenankan format penyajian laporan keuangan dalam bentuk dan keterincian yang berbeda sepanjang memberikan penyajian yang lebih layak untuk keadaan tertentu.

32. A.PSAK No.32, B.Akuntansi Kehutanan, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pengusahaan hutan harus diestimasi dan dibebankan sebagai biaya produksi walaupun kegiatannya belum dilaksanakan.

33. A.PSAK No.33, B.Akuntansi Pertambangan Umum, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Biaya pengadaan pengelolaan lingkungan hidup dikapitalisasi sebagai aktiva tetap dan disusutkan sistematis berdasarkan umur ekonomisnya.

34. A.PSAK No.34, B.Akuntansi Kontrak Konstruksi, C.Ya, D.Rigid Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar menetapkan pengakuan pendapatan dan beban dengan metode penyelesaian.

35. A.PSAK No.35, B.Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Diperlakukan keseragaman dalam batasan tertentu terutama dalam hal pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi interkoneksi yang bisa tidak menggunakan dasar akrual.

36. A.PSAK No.36, B.Akuntansi Asuransi Jiwa, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar memperkenankan format penyajian laporan keuangan dalam bentuk dan keterincian yang berbeda sepanjang memberikan penyajian yang lebih layak untuk keadaan tertentu.

37. A.PSAK No.37, B.Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Metode penyusutan jalan tol tidak diseragamkan secara kaku. Peraturan pemerintah yang mendasari penyelenggaraan jalan tol bersifat dinamis.

38. A.PSAK No.38, B.Akuntansi Restrukturisasi Entitas, C.Ya, D.Fleksibilitas, E.Finite Uniformity, F.Metode akuntansi yang bisa digunakan bisa dipilih perusahaan dalam beberapa alternatif yang sesuai dengan kondisi.

39. A.PSAK No.39, B.Akuntansi Kerjasama Operasi (KSO), C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Asset KSO dicatat sebesar biaya perolehan atau biaya pembangunan atau sebesar nilai wajar dipilih yang paling obyektif.

40. A.PSAK No.40, B.Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar memperkenankan format penyajian laporan keuangan dalam bentuk dan keterincian yang berbeda sepanjang memberikan penyajian yang lebih layak untuk keadaan tertentu.

41. A.PSAK No.41, B.Akuntansi Waran, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Dasar penentuan nilai wajar waran distandarkan secara seragam dalam batasan tertentu.

42. A.PSAK No.42, B.Akuntansi Perusahaan Efek, C.Ya, D.Fleksibilitas, E.Finite Uniformity, F.Penyajian laporan rugi laba bisa dalam bentuk multiple step maupun single step. Hal ini karena beban dalam melakukan berbagai kegiatan perusahaan efek sulit diidentifikasi dengan jenis pendapatan yang diperoleh.

43. A.PSAK No.43, B.Akuntansi Anjak Piutang, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Kebijakan akuntansi mengenai transaksi anjak piutang tidak diseragamkan secara kaku.

44. A.PSAK No.44, B.Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Terdapat kondisi yang kompleks terutama terkait dengan metode pengakuan pendapatan dan metode alokasi biaya proyek pengembangan. Jika ada kondisi tertentu, pendapatan penjualan real estat bisa diakui dengan tidak menggunakan metode akrual penuh.

45. A.PSAK No.45, B.Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar memperkenankan format penyajian laporan keuangan dalam bentuk dan keterincian yang berbeda sepanjang memberikan penyajian yang lebih layak untuk keadaan tertentu.

46. A.PSAK No.46, B.Akuntansi Pajak Penghasilan, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Standar mengharuskan pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan rugi laba periode berjalan kecuali PPh berasal dari transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama.

47. A.PSAK No.47, B.Akuntansi Tanah, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Penyeragaman atas nilai tanah tidak disusutkan kecuali kondisi kualitas tanah tidak layak untuk operasi utama entitas dan sifat operasi utama tanah meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja jika proyek selesai.

48. A.PSAK No.48, B.Penurunan Nilai Aktiva, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Tarif diskonto yang digunakan untuk ekstrapolasi proyeksi jangka pendek bisa ditentukan perusahaan sendiri dengan kewajiban memberi alasan penjelasan.

49. A.PSAK No.49, B.Akuntansi Reksadana, C.Ya, D.Rigid Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Uniformity secara kaku ditetapkan dalam penyajian laporan keuangan yang meliputi laporan aktiva dan kewajiban, laporan operasi, laporan perubahan aktiva bersih dan catatan atas laporan keuangan.

50. A.PSAK No.50, B.Akuntansi Investasi Efek Tertentu, C.Tidak, D.Rigid Uniformity, E. Rigid Uniformity, F.Perlakuan akuntansi yang seragam untuk pengakuan dan pengukuran nilai investasi efek terutama efek utang.

51. A.PSAK No.51, B.Akuntansi Kuasi Reorganisasi, C.Ya, D.Fleksibilitas, E.Finite Uniformity, F.Teknik penilaian aktiva dan kewajiban jika tidak ada nilai pasar ditentukan dengan estimasi. Estimasi ini dilakukan dengan beberapa model alternatif yang bisa dipilih.

52. A.PSAK No.52, B.Akuntansi Mata Uang Pelaporan, C.Ya, D.Rigid Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Mata uang selain mata uang fungsional dianggap sebagai mata uang non fungsional, sedangkan mata uang fungsional dianggap sebagai mata uang dasar dalam menentukan nilai tukar.

53. A.PSAK No.53, B.Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Metode dengan asumsi signifikan yang digunakan dalam suatu periode untuk mengestimasi nilai wajar opsi tidak diseragamkan secara kaku.

54. A.PSAK No.54, B.Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah, C.Ya, D.Finite Uniformity, E.Finite Uniformity, F.Standar tidak mengatur metode estimasi piutang tidak tertagih. Kebijakan akuntansi untuk pengakuan bunga atas piutang bermasalah cukup diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

55. A.PSAK No.55, B.Akuntansi Instrumen Derivatif, C.Ya, D.Fleksibilitas, E.Finite Uniformity, F.Standar memberikan fleksibilitas atas kebijakan manajemen risiko entitas yang bersangkutan untuk setiap jenis lindung nilai. Tidak ada standar yang mewajibkan manajemen memberikan pengungkapan kualitatif tambahan.

PENUTUP

Seperti halnya institusi perumus standar di Amerika, IAI pun menghadapi kendala uniformity dalam menurunkan standar dari postulat yang ada. Penyimpangan rumusan standar terhadap konsep uniformity yang ada sebetulnya semata-mata karena banyak pertimbangan baik politik, sosial mapun ekonomi yang harus diperhitungkan oleh IAI.

Berkaitan dengan konsep uniformity ini ada baiknya SAK yang dirumuskan bisa dikurangi tingkat fleksibilitasnya maupun perlakuan yang bersifat rigid uniformity. Pada dasarnya rigid uniformity ini dari segi metode memang komparabel tetapi substansinya belum tentu komparabel. Akan lebih baik jika sebagian besar pernyataan yang ditetapkan dalam perumusan standar diperlakukan kondisi finite uniformity jika memang layak diimplementasikan dengan efektif karena bisa mempunyai tingkat komparabilitas yang cukup tinggi.

SAK yang dirumuskan dengan mengacu pada IAS mempunyai tingkat komparabilitas yang luas. Meskipun mengadopsi dari IAS, jika dicermati SAK ini memang cukup memperhatikan kondisi usaha yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam PSAK No.30 tentang akuntansi sewa guna usaha. Standar berusaha menjembatani beberapa kepentingan untuk mengurangi pihak-pihak yang dirugikan dengan mengelompkkan capital lease bagi penyewa guna usaha dan finance lease bagi perusahaan sewa guna usaha. PSAK No.20 tentang biaya riset dan pengembangan diperlakukan finite uniformity karena memang terdapat relevance circumstances dalam hal biaya tersebut menghasilkan produk baru atau tidak menghasilkan produk baru. Jika biaya riset dan pengembangan menghasilkan produk baru maka akan dikapitalisasi sebagai aktiva dan sebaliknya jika tidak menghasilkan produk baru akan diakui sebagai beban.

Dalam perkembangan selanjutnya perlu kiranya dievaluasi efektifitas penerapan SAK terutama dalam kaitannya dengan kebutukan komparabilitas. Untuk mengoptimalkan manfaat konsep uniformity, identifikasi yang mendalam terhadap keadaan yang sama atau serupa harus dilakukan dengan cermat.

DAFTAR PUSTAKA

Beresford, Dennis R.”Comparability, Competition and Cost”.Dalam Readings and Notes on Financial Accounting. Ed. Zeff, Stephen A. dan Bala G. Dharan. Singapore: Mc. Graw-Hill, Inc., 1994.

Hendriksen, Eldon S. Accounting Theory. Fourth Edition. Homewood, I1.: Richard D. Irwin, Inc., 1982.

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan per Juni 1999. Buku Satu. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999.

_____________________ Standar Akuntansi Keuangan per Juni 1999. Buku Dua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999.

Miller, Paul B.W. “A New View of Comparability”. Journal of Accountancy, Agustus 1978, hal 70-77.

Purvis, S.E.C., Helen Gernon, dan Michael A. Diamond. “The IASC and Its Comparability Project: Prerequisites for Success”. Dalam Readings and Notes on Financial Accounting. Ed. Zeff, Stephen A. dan Bala G. Dharan. Singapore: Mc. Graw-Hill, Inc., 1994.

Revsine, Lawrence.”Towards Greater Comparability in Accounting Reports”. Financial Analysis Journal, Januari-Februari 1975, hal 45-51.

Wolk, Harry I., Michael G. Tearney, dan James L. Dodd. Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach. Fifth Edition, Cincinnati: South-Western College Publishing, 2001.